Skip to content
Sebagai warga negara yang baik pastinya kita wajib untuk mentaati aturan pemerintah ini. Jika misalnya Anda mengabaikannya maka nantinya Anda akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang diberlakukan.
Seperti yang sudah kami singgung diatas mengenai pengertian PBB, bahwa PBB merupakan jenis pajak yang sifatnya kebendaan, atau suatu pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Lalu bagaimana cara untuk menentukan objek dari PBB?
Objek yang Dikenakan Pajak PBB
Objek PBB sendiri merupakan “bumi atau bangunan” yang mencakup:
- Bumi
Suatu permukaan bumi baik itu tanah dan perairan serta tubuh bumi yang berada di pedalaman, bahkan untuk laut juga termasuk dan ada di wilayah Indonesia. Adapun contohnya adalah ladang, sawah, kebun, pekarangan, tanah, dan juga tambang.
- Bangunan
Suatu konstruksi teknik yang ditanamkan secara permanen (tetap) pada tanah atau perairan. Adapun contohnya adalah bangunan tempat usaha, rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, taman mewah, dermaga, dan juga berbagai fasilitas lain yang berguna.
Objek yang Tidak Dikenakan Pajak PBB
Selain dua objek yang kami sebutkan diatas, ada beberapa objek yang tidak akan dikenakan PBB. Objek yang kami maksud disini adalah suatu bangunan yang mempunyai kriteria sebagai berikut ini:
- Bangunan yang dimanfaatkan sebagai fasilitas umum, seperti untuk kegiatan ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional. Beberapa contohnya adalah masjid, gereja, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, dan candi.
- Bumi atau bangunan yang difungsikan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau semacamnya.
- Bumi yang termasuk hutan lindung, hutan wisata, suaka alam, tanam nasional, tanah penggembalaan yang dimiliki oleh desa dan tanah negara, yang masih belum diberikan beban kepada suatu hak.
- Bumi atau bangunan yang difungsikan oleh perwakilan diplomatik menurut asas perlakuan timbal balik.
- Bumi atau bangunan yang difungsikan oleh suatu badan dan perwakilan organisasi internasional yang sebelumnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Cara Bayar PBB Secara Online
Membayar PBB secara online banyak digunakan sebagai pilihan utama jika dibandingkan secara offline. Hal ini karena pembayaran PBB secara online sudah bisa melayani pembayaran di seluruh Indonesia bahkan tidak terikat hari kerja ataupun jam operasional.
